 |
| Gambar animasi transparansi penggunaan dana BOS |
Transparansi Dana BOS Dilaksanakan Sesuai Regulasi dan Mekanisme Resmi Pemerintah
Bangkalan – Pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan teknis dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
Dalam implementasinya, sekolah wajib menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), melaksanakan penggunaan dana sesuai komponen pembiayaan yang ditetapkan, serta melaporkan realisasi penggunaan dana melalui sistem resmi pemerintah seperti ARKAS dan platform pelaporan BOS Online. Selain itu, laporan penggunaan dana juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.
Keterbukaan informasi kepada publik dilakukan secara proporsional, yakni melalui papan pengumuman sekolah, media informasi resmi sekolah, maupun kanal publikasi lainnya. Informasi yang bersifat publik seperti jumlah dana yang diterima, rencana penggunaan, dan realisasi global anggaran dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan.
Namun demikian, tidak semua dokumen bersifat terbuka tanpa batas. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, terdapat informasi yang dikecualikan, seperti data pribadi siswa dan guru, dokumen yang mengandung data sensitif, serta rincian yang berpotensi disalahgunakan apabila dipublikasikan secara bebas. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan harus tetap memperhatikan perlindungan data dan tata kelola yang baik.
Terkait hal tersebut, Suraji, MPd sekaligus Kepala SDN Jambu 2, menyampaikan bahwa transparansi bukan berarti membuka seluruh dokumen mentah tanpa mekanisme.
“Sekolah pada dasarnya sudah melaksanakan kewajiban pelaporan secara berjenjang kepada Dinas Pendidikan dan melalui sistem online pemerintah. Itu adalah bentuk akuntabilitas resmi. Transparansi tetap kita jalankan, namun harus sesuai koridor hukum dan prosedur. Informasi publik kita sampaikan, tetapi data yang bersifat sensitif tentu tidak bisa diserahkan begitu saja tanpa mekanisme permohonan resmi,” ujarnya.
Beliau juga menambahkan bahwa apabila terdapat pihak media atau wartawan yang meminta informasi, sekolah terbuka untuk memberikan penjelasan secara profesional dan proporsional. Namun, permintaan dokumen yang sangat detail tetap harus mengikuti prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Transparansi itu kewajiban, tetapi perlindungan terhadap sekolah dan kepala sekolah juga merupakan hak. Jika ada indikasi tekanan, intimidasi, atau penyalahgunaan informasi, maka itu bisa dilaporkan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dengan demikian, pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar dilaksanakan berdasarkan prinsip:
Transparan
Akuntabel
Sesuai regulasi
Melalui mekanisme resmi pemerintah
Sekolah berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan tetap mematuhi ketentuan hukum serta memastikan bahwa setiap rupiah Dana BOS digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu layanan pendidikan.
