Pergantian kepemimpinan di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan daerah. Hadirnya Bapak Haji Muhammad Musleh, SH., MH. sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru membawa harapan besar akan lahirnya tata kelola pendidikan yang lebih tertib, adil, dan berpihak kepada guru serta peserta didik. Harapan itu wajar, sebab hingga hari ini masih terdapat sejumlah Pekerjaan Kantor (PK) kebijakan yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret.
Salah satu persoalan yang selama ini dirasakan guru adalah terkait penempatan guru PNS di satuan pendidikan swasta serta persoalan validitas kinerja melalui sistem e-Kinerja. Alhamdulillah, mulai tahun 2026 sistem e-Kinerja sudah dapat tersinkron dengan lebih baik sehingga guru bisa mengerjakan SKP secara valid, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh ketidakpastian. Perbaikan sistem ini patut diapresiasi, namun tentu harus terus dikawal agar implementasinya benar-benar berjalan merata dan tidak menyisakan guru yang tertinggal secara administrasi.
PK berikutnya adalah soal regulasi yang sering terjadi perbedaan penafsiran antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Mulai dari kalender pendidikan, aturan beban kerja, hingga hak libur guru yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta regulasi turunannya. Perbedaan tafsir ini kerap membuat guru berada pada posisi dilematis: di satu sisi ingin patuh pada aturan, di sisi lain menghadapi kebijakan teknis daerah yang tidak selalu sejalan. Di sinilah peran strategis kepala dinas baru dibutuhkan—sebagai jembatan kebijakan agar tidak ada lagi multitafsir yang merugikan tenaga pendidik.
Persoalan pemerataan guru juga masih menjadi pekerjaan besar. Hingga kini, fenomena penumpukan guru di sekolah-sekolah favorit atau di wilayah perkotaan masih terasa, sementara sekolah di daerah pinggiran dan pelosok kekurangan tenaga pendidik. Harapan besar disematkan kepada kepemimpinan baru Dinas Pendidikan Bangkalan agar mampu menyusun peta kebutuhan guru yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan layanan pendidikan. Pemerataan bukan hanya soal distribusi personel, tetapi juga tentang memastikan setiap anak Bangkalan mendapatkan hak belajar yang setara.
Isu lain yang tak kalah penting adalah menyangkut PPPK dan PPPK paruh waktu. Banyak di antara mereka yang sebenarnya sudah memiliki sertifikat pendidik, namun hingga kini belum bisa menikmati tunjangan profesi karena terhambat persoalan regulasi. Kondisi ini tentu memunculkan rasa ketidakadilan, sebab profesionalisme guru sudah diakui, tetapi kesejahteraannya belum sepenuhnya terjamin. Diperlukan keberanian dan ketegasan kepala dinas untuk memperjuangkan solusi, baik melalui sinkronisasi regulasi daerah maupun koordinasi dengan pemerintah pusat, agar hak-hak guru dapat terpenuhi secara proporsional.
Secara umum, patut disyukuri bahwa dalam beberapa tahun terakhir sarana dan prasarana pendidikan di Bangkalan mulai mengalami banyak perbaikan. Rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak parah menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur pendidikan. Namun, pembangunan fisik semestinya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kinerja dan mutu pembelajaran. Bangunan yang baik harus diikuti oleh layanan pendidikan yang lebih bermutu, iklim kerja yang kondusif, serta kebijakan yang memudahkan guru fokus pada tugas utamanya: mendidik dan membimbing peserta didik.
Harapan besar lainnya tertuju pada kemudahan proses kenaikan pangkat guru. Selama ini, keluhan tentang rumitnya administrasi masih sering terdengar. Jika ke depan proses tersebut dapat dipermudah, transparan, dan tidak berbelit, maka guru akan lebih tenang secara psikologis dan profesional. Energi guru pun tidak lagi habis untuk mengurus berkas, tetapi benar-benar tercurah pada penguatan pembelajaran di kelas.
Akhirnya, kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan bukan sekadar soal pergantian figur, tetapi juga tentang lahirnya semangat baru dalam melayani dunia pendidikan. Harapan kepada Bapak H. Muhammad Musleh, SH., MH. adalah harapan kolektif para guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat Bangkalan: hadirnya kebijakan yang adil, kepastian regulasi, kesejahteraan yang lebih terjamin, serta sistem pendidikan yang semakin bermutu. Jika semua itu dapat diwujudkan secara bertahap dan konsisten, maka optimisme bahwa pendidikan Bangkalan akan melangkah lebih maju bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah keniscayaan.
