Jakarta — Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Bantuan Revitalisasi yang berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Harmoni Jakarta, Suraji menegaskan pentingnya ketersediaan template atau format pelaporan resmi dari tim bantuan revitalisasi Kementerian. Menurutnya, kelengkapan administrasi dan kesesuaian antara laporan dengan RAB maupun juknis merupakan kunci agar sekolah penerima bantuan tidak menghadapi masalah di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Suraji menekankan bahwa proses pembangunan yang sudah selesai dengan baik seringkali justru berpotensi menimbulkan persoalan apabila laporan administrasi dan pelaporannya tidak disusun sesuai aturan. “Jangan sampai gedungnya sudah berdiri, pembangunannya sudah selesai, tetapi masalah justru muncul karena administrasinya tidak lengkap atau tidak sesuai format. Di sinilah pentingnya template atau form file resmi dari tim revitalisasi Kementerian,” ujarnya dalam sesi tanya jawab.
Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya format baku, sekolah atau UPTD dapat menyusun laporan lebih akurat, seragam, dan sesuai standar. Hal ini diyakini mampu meminimalisasi kesalahan administrasi serta memastikan pertanggungjawaban keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
“Setelah bangunan selesai, maka seharusnya urusan administrasinya juga sudah selesai. Dengan mengikuti format yang tepat, kita bisa memastikan pembangunan tidak menyisakan persoalan administrasi yang berpotensi menjadi temuan di kemudian hari,” ungkap Suraji.
Bimtek ini dihadiri oleh perwakilan berbagai satuan
pendidikan penerima bantuan revitalisasi tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola pembangunan sarana pendidikan agar lebih tertib, sesuai petunjuk teknis, dan bebas dari masalah hukum.
